Kenapa Pengawalan Distribusi Soal UN 2012 Lebay?
Image: radarbekasi.com
Sejak Senin (16/4) lalu perhelatan Ujian Nasional (UN) pertama kali diselenggarakan untuk tingkat SMA. Pekan berikutnya (23/4) pelaksanaan UN akan diselenggarakan untuk tingkat SMP. Dan pada akhirnya akan diselenggarakan pula UN untuk tingkat SD di awal (7/5) Mei 2012.
Di tengah-tengah penyelenggaraan UN 2012 yang sudah sejak lama menuai pro dan kontra, ternyata ada hal-hal lain yang disorot oleh masyarakat. Salah satunya adalah hadirnya petugas kepolisian bahkan tentara yang fungsinya berubah sementara waktu sebagai “kurir” soal UN. Topik tersebut cukup ramai di perbincangkan di media sosial.
Dalam pemberitaan voaindonesia pada tanggal 19 April 2012, hal tersebut juga disesalkan oleh salah satu anggota dewan yang berasal dari komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, Nasruddin.
Nasruddin menilai bahwa pengawalan soal UN oleh aparat hukum terlalu berlebihan. Apalagi Nasruddin melihat sendiri ada petugas kepolisian dan tentara yang sampai masuk ke dalam kelas seperti pemantauannya di 3 SMA di Denpasar, Bali.
Nasruddin mengungkapkan bahwa hal itu sedikitnya dapat memengaruhi kondisi psikologis siswa. Ia berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dalam mekanisme distribusi soal UN agar jangan sampai menganggu kondisi psikologis siswa.
Kehadiran aparat (Polisi dan TNI) mungkin saja awalnya memiliki niat yang baik, yaitu menghindari kebocoran soal ketika dalam proses distribusi. Karena jika berkaca pada pengalaman UN tahun sebelumnya memang kebocoran paling besar terjadi pada saat proses distribusi.
Namun, sayangnya niat baik ini justru menjadi blunder karena aparat yang seharusnya cukup mengawal hingga gerbang sekolah malah kebablasan sampai masuk ke dalam ruangan kelas dimana anak-anak sudah siap menanti datangnnya soal ujian nasional.
Mengapa disebut lebay? Alasannya sederhana, aparat kepolisian saat ini bisa jadi memiliki citra yang kurang bersahabat karena pemberitaan-pemberitaan negatif di media massa dan media sosial. Apalagi penampilan polisi dan tentara bisa saja menakutkan di mata siswa. Presepsi ini memang tidak sepenuhnya benar. Hanya saja dalam kacamata orang tua, inilah yang kira-kira dipikirkan siswa ketika berhadapan dengan aparat keamanan.
Potret inilah yang dikhawatirkan beberapa pihak justru mengintimidasi siswa secara tidak langsung. Siswa bisa saja merasa terancam dengan kehadiran aparat tersebut. Jika di awal siswa sudah merasa terancam yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah hasil tes siswa menjadi tidak maksimal.
Kebijakan ini tentu ada plus dan minusnya. Perlu juga di kaji ulang untuk penyelenggaraaan ujian nasional di tingkat SMP dan SD. Kondisi anak-anak SMA dan SMP/SD bisa jadi jauh berbeda. Apalagi anak-anak SD. Hendaknya pemerintah bisa mengevaluasi sesegera mungkin agar kehadiran aparat benar-benar tidak memberikan tekanan psikologis tambahan bagi siswa SMP dan SD yang akan diselenggarakan pekan depan.
Mungkin aparat hanya bisa mengantar soal UN sampai gerbang sekolah, kemudian balik lagi ke posnya masing-masing hingga sampai menunggu UN selesai. Aparat bisa menjemput hasil LJU setelah di berikan informasi dari pihak pengawas independen di sekolah. Hadirnya pengawas independen sebetulnya sudah cukup. Namun sekali lagi perlu diapresiasi bahwa mungkin awalnya kehadiran aparat ini niatnya cukup positif.
Perlu cara-cara yang lebih manusiawi dalam menghadapi anak-anak yang masih dibawah umur. Apalagi UN sendiri sudah merupakan tekanan tersendiri. Jadi jangan sampai ada tekanan-tekanan lain yang mengganggu psikologi siswa ketika sedang mengerjakan ujian nasional.
